Konsultasi SBU Konstruksi

Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) setiap perusahaan asing dan lokal harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha dibidang jasa konstruksi.

​​Sertifikat Badan Usaha (SBU) terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. SBU Jasa Konstruksi
2. SBU Konsultan Konstruksi, dan
3. SBU Konsultan Non-Konstruksi. 

SBU diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan proses sertifikasi oleh LSBU dan LPJK. Sertifikat ini diberikan kepada penyedia jasa konstruksi sebagai standar perizinan berusaha dan legalitas badan usaha jasa konstruksi (BUJK). Dimana ditentukan berdasarkan jenis usaha, klasifikasi dan subklasifikasi yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil, menengah dan besar.

Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terdiri atas:

1. Jasa konsultansi konstruksi;
2. Pekerjaan konstruksi; dan
3. Pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Persyaratan SBU (Sertifikasi Badan Usaha) 

Persyaratan pengurusan SBU terdiri dari: 

1. Akta Perusahaan beserta SK Pengesahan Kemenkumham (Seluruh Akta dari mulai pendirian sampai dengan perubahan terakhir)
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. NPWP Perusahaan
4. SKT Pajak Perusahaan
5. KTP dan NPWP Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham Perusahaan
6. Foto Direktur Utama
7. No. Telp dan Email Perusahaan
8. SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Tenaga Ahli beserta dokumen pendukungnya