Blog Single

ISO 37001 merupakan Standar Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bertujuan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti penyuapan yang berguna untuk mencegah, mendeteksi dan menangani resiko penyuapan dalam suatu organisasi. Standar ISO 37001 memiliki fungsi untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh praktik penyuapan di lingkungan perusahaan melalui kerangka kerja yang ditujukan untuk pencegahan, pelacakan, dan penanganan penyuapan di organisasi. 

Sertifikasi ISO 37001 Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pada tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Dimana pada Bab II, bagian kedua, pasal 4 ayat 3, menyatakan persyaratan Badan Usaha salah satunya adalah penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Peraturan ini juga menyarankan agar kebijakan atau peraturan anti korupsi juga mengikat pihak eksternal BUJK seperti distributor, mitra usaha, perwakilan, agen dan vendor yang berhubungan dengan korporasi. Hal ini sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 SMAP klausul 8.5.

Sertifikasi ISO 37001 merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh pihak sertifikasi terakreditasi untuk memastikan kesesuaian organisasi terhadap persyaratan standar SMAP. Standar ISO 37001 adalah standar internasional yang berfokus pada sistem manajemen anti-suap. Dengan sertifikasi ISO 37001, badan usaha jasa konstruksi dapat menunjukkan komitmennya untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi praktik suap dalam semua aspek operasionalnya. Sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait anti-suap.

Dokumen yang Diperlukan dalam Implementasi ISO 37001 

Kehadiran sistem manajemen anti penyuapan memungkinkan perusahaan, terutama di sektor konstruksi untuk memberikan panduan kepada manajemen  perusahaan untuk menerapkan sistem untuk mencegah berbagai tindakan yang mengarah pada praktik penyuapan. Agar dapat menerapkan standar ISO 37001 secara efektif, perusahaan perlu menyiapkan beberapa dokumen, seperti:

• Kebijakan Anti Penyuapan 

Kebijakan Anti Penyuapan adalah dokumen yang dibuat organisasi untuk menegaskan komitmen dalam melawan dan mencegah berbagai bentuk praktik penyuapan. Dokumen ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang harus diikuti oleh seluruh civitas organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan. Selain itu dokumen ini juga menjelaskan konsekuensi bagi pelanggar kebijakan.

• Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

Dokumen ini memberikan pemahaman terkait tahapan dan mekanisme pengelolaan dalam rencana kerja secara rinci. Manual ini harus terencana secara efektif.  Selain itu, dokumen ini merangkum semua kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab terkait sistem manajemen anti penyuapan yang diterapkan organisasi. Manual ini berfungsi sebagai panduan utama bagi personel organisasi dalam memahami dan menjalankan sistem anti penyuapan yang ditetapkan. Biasanya, manual ini mencakup informasi tentang lingkup sistem manajemen, tujuan dan sasaran organisasi, struktur organisasi, serta prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 37001.

• Prosedur Sistem Manajemen Anti Suap 

Prosedur SMAP biasanya mencakup langkah-langkah seperti identifikasi risiko suap, penerapan kontrol internal, pelatihan karyawan, pelaporan dan penanganan insiden, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi ancaman suap, mematuhi peraturan anti-suap yang berlaku, dan menjaga integritas serta reputasi perusahaan.

Hal yang menjadi penekanan dalam prosedur SMAP merupakan bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak bisa ditoleransi, termasuk prinsip yang wajib dijalankan oleh unit pengendalinya. Mulai dalam hal transparansi, kepastian, akuntabilitas, kemanfaatan, hukum, perlindungan bagi pelapor, dan kepentingan umum hingga prinsip independensi.

Baca juga: SMAP ISO 37001, Tujuan dan Manfaat Implementasinya Bagi Perusahaan