Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimulai dengan penyusunan kebijakan K3. Penyusunan ini dilakukan mulai dari peninjauan awal kondisi K3 yang harus menyertakan komitmen di tingkatan pimpinan serta tekad melaksanakan kebijakan. Tidak lupa pula melibatkan peran serta pekerja dalam memberikan masukan agar lebih sesuai dengan program dan praktik kerja perusahaan.

perencanaan K3 yang dilakukan berdasarkan penelaahan awal, identifikasi bahaya dan penilaian pengendalian risiko atau Hazard Identification Risk Assessment (HIRA), peraturan-peraturan, serta sumber daya yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, rencana K3 terdiri atas tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian serta sistem pertanggungjawaban.

Pelaksanaan rencana K3 yang didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, serta sarana dan prasarana. Di bidang SDM, perusahaan wajib memiliki sumber daya yang kompeten dan tersertifikasi sesuai peraturan dan perundangan. Sementara itu, penyediaan sarana dan prasarana melibatkan organisasi/unit K3, anggaran, prosedur kerja, informasi, pelaporan, dokumentasi, dan instruksi kerja.

Dalam kegiatannya, pelaksanaan dilakukan dengan meliputi tindakan pengendalian risiko kecelakaan, perancangan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian/pengadaan barang dan jasa, serta produk akhir. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya dan penilaian pengendalian risiko. Di samping itu ada lagi dua kegiatan lainnya, yaitu upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat dilakukan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisis kecelakaan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilakukan oleh SDM yang kompeten, baik dari perusahaan sendiri atau dari pihak lain. Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan kepada pemilik perusahaan agar digunakan untuk melakukan tindakan pengendalian. Semua pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 dengan tujuan menjamin kesesuaian penerapan sistem tersebut. Peninjauan tersebut dilakukan secara berulang dan berskala dengan pengadaan rapat tinjauan oleh pihak manajemen. Hasil yang diharapkan adalah solusi untuk mengatasi temuan yang memiliki konsekuensi tertentu dalam praktik K3, berupa perbaikan diikuti dengan peningkatan kerja.

Jika diterapkan dengan baik, segala prinsip tersebut akan memberi dampak yang baik untuk perusahaan atau organisasi. Namun, bila salah satu prinsip tidak terlaksana maka berkonsekuensi pada final audit SMK3 oleh Lembaga Audit Independen dan menjadi temuan yang bersifat mayor. Temuan tersebut mengakibatkan perusahaan Tidak Lulus/Gagal dan harus diberi pembinaan lanjutan.